batas.id~JAKARTA-Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanggal terbit 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan, sekaligus menggantikan peraturan lama, yaitu PP Nomor 50 Tahun 2010, tentang Janis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak hingga tiga kali lipat dari semula, membuat masyarakat bertanya-tanya, kemana politikus yang dulu secara tegas menyatakan keberpihakannya kepada wong cilik (rakyat kecil) dan menolak kenaikan bahan bakar minyak (bbm). Berita yang di terbitkan Tempo.co pada  Sabtu 31 Maret 2012 ini menjadi berita lama yang banyak di buka dan diperbincangkan oleh pembaca, berita tersebut berjudul:

“Tangis Politikus PDI Perjuangan Usai Walk Out”

Dan berikut isi berita tersebut :

Jakarta – Aksi walk out para politikus PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Sabtu, 31 Maret 2012 dinihari, terasa sangat emosional. Sejumlah anggota DPR dari partai moncong putih ini terlihat menitikkan air mata.

Rieke Diah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning, misalnya. Rieke, yang anggota Komisi IX DPR ini terlihat menangis tersedu-sedu saat meninggalkan ruang rapat. Ribka Tjiptaning, mantan Ketua Komisi IX DPR ini, pun sama saja. Ribka berjalan cepat meninggalkan ruang rapat didampingi Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang mencoba menenangkannya.

Aksi walk out riuh kala para anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meneriakkan yel-yel khas mahasiswa. “Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati,” kata mereka seraya menuruni tangga lantai tiga gedung Nusantara II DPR.

Sikap tegar ditunjukkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani. Nada suaranya tampak bergetar seperti menahan tangis ketika memberikan penjelasan kepada media. Putri Megawati Soekarnoputri ini kecewa dengan cara Ketua DPR Marzuki Alie memimpin sidang. “Kenapa kami meninggalkan paripurna karena kami melihat ada dua pelanggaran oleh pimpinan sidang, yaitu Ketua DPR Marzuki Alie,” kata dia kepada wartawan.

Dalam sidang, PDI Perjuangan mempermasalahkan soal perpanjangan waktu sidang hingga lewat pukul 24.00. Padahal, menurut tata tertib DPR, pembahasan harus selesai 30 hari sejak pemerintah menyerahkan RAPBN Perubahan 2012.

“Pemerintah menyerahkan pada tanggal 29 Februari 2012, artinya, hari ini, 30 Maret 2012, adalah hari terakhir pembahasan APBN-P 2012,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuriyanto, dalam sidang. “Sekarang sudah lewat pukul 24.00, sehingga APBN Perubahan tidak bisa disahkan. Perpanjangan waktu sidang adalah pelanggaran terhadap tata tertib.”

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, juga mempermasalahkan soal penambahan pasal 7 ayat 6a. Menurut dia, pasal ini sama saja dengan menyerahkan harga BBM bersubsidi ke mekanisme pasar. “Itu artinya sudah melanggar konstitusi sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Aria.

nrp/FEBRIYAN/Tempo.co/m.tempo.co