Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral menyetujui perpanjangan izin operasi dan pembangunan smelter PT FreeportIndonesia di Papua. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat di kantor Kementerian Keuangan yang dihadiri sejumlah menteri terkait hari ini, Selasa, 4 Juli 2017.


Menurut Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno, agenda rapat tersebut membahas empat hal soal Freeport, yakni perpanjangan operasi Freeport, pembangunan smelter, divestasi saham, serta stabilitas investasi.

“Kalau yang dua sudah disepakati Pak Menteri ESDM, mengenai perpanjangan dan smelter yang wajib,” katanya di Kementerian Keuangan seusai rapat. Namun, kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan, belum menyepakatinya sebab masih ada persoalan pajak dan model kerja sama yang belum tuntas dibahas antara pemerintah dan Freeport.  Harry menuturkan, operasi Freeportdiperpanjang satu kali sepuluh tahun. Selanjutnya, bisnis perusahaan tambang tembaga, emas, dan perak asal Amerika Serikat tersebut mesti dievaluasi lebih dulu sebelum operasinya diperpanjang sepuluh tahun kedua.

Dengan perpanjangan dua kali sepuluh tahun tersebut, kata dia, operasi perusahaan yang berada di Kabupaten Mimika itu bakal berakhir pada 2041. Saat ini, masa operasi Freeport yang telah diperpanjang dua kali pada 1967 akan berakhir pada 2021 mendatang.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, sesuai dengan peraturan, perpanjangan operasi perusahaan yang berafiliasi dengan Freeport-McMoran tersebut bisa dilakukan maksimal dua kali sepuluh tahun. 

Simak: Menteri Luhut: Kalau Mau Perpanjang Kontrak, Freeport Harus Nurut

Terkait dengan smelter, menurut Harry, pemerintah juga menyepakati Freeport wajib membangun fasilitas pengolahan hasil tambang tersebut. “Kalau smelter harus,” ujarnya. Pemerintah mewajibkan Freeport mendirikan smelter dalam lima tahun ke depan atau maksimal pada 2022.

Soal kewajiban divestasi sahamFreeport hingga 51 persen, kata  Harry, hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah melalui BUMN pun, kata dia, siap mengambil alih saham Freeport. “Bu Menteri BUMN juga minta divestasinya bersama-sama dengan BUMD,” ujarnya.

Harry menambahkan, satu hal yang masih dalam pembahasan adalah ketentuan fiskal, bea keluar, dan pajak. “Kalau bea keluar disesuaikan dengan (Kementerian) Keuangan. Sedangkan yang fiskal dan pajak masih belum. Nanti Bu Menteri Keuangan,” katanya.

Terkait dengan keinginan Freeport agar regulasi diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), menurut Harry, pemerintah sedang mempersiapkannya. “Sedang dirundingkan, tapi belum disepakati. PP ini untuk stabilitas investasi, untuk investor pertambangan secara keseluruhan,” ucapnya.


TEMPO.CO