BATAS.ID~Kulon Progo–Selasa (10/7/2018) dinas sosial pemberdayaan dan perlindungan anak mengadakan rapat kordinasi rutin Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Kulonprogo di ruang rapat dinas yang dihadir sekitar 40 peserta dari seluruh jajaran kepengurusan FPKK di tingkat kecamatan, RSUD Kulon Progo, Kejaksaan, Pengadilan Agama dan beberapa LSM seperti Mitra Wacana, Rifka Anisa, PKBI, dan SOS children Village Yogyakarta.

Kordinasi yang dilakukan setiap 3 bulan tersebut mengupas tentang pentingnya FPKK sampai ketingkatan desa sesuai dengan amanah peraturan bupati Kulon Progo No. 4 tahun 2016.

Menurut Eka Prayata, kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo bahwa sekarang FPKK ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Kulon Progo. Di tahun 2017 terjadi 109 kasus antara lain 40 kasus menimpa perempuan, 69 kasus korban anak, 31 kasus korban pelecehan seksual.

Baca Juga  Direktur Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK Beri Apresiasi Kapolres Wonosobo

Pendampingan nikah usia anak 36 pasang. Tahun 2018 Sampai bulan Juli sudah ada 36 kasus, pendampingan korban kekerasan FPKK, perempuan 17 kasus, anak 19 kasus dan untuk dispendsasi nikah sampai bulan juli ada 20 pasang.

Selain penangan kasus yang terjadi FPKK juga mempunyai tantangan untuk dapat melakukan pencegahan guna menekan terjadinya kasus serupa di tahun 2018.

Lanjut kadis, ada beberapa hal yang perlu perhatikan bahwa belum semua kepala desa paham akan pentingnya FPKK sehingga perlu adanya sosialisasi peraturan Pupati No 4 tahun 2016.

Pertemuan rutin yang ke 3 ini dimanfaatkan untuk laporan setiap FPKK kecamatan mengenai kasus yang terjadi diwilayahnya. Berdasarkan laporan yang masuk dari FPKK kecamatan nantinya akan ditindaklanjuti oleh FPKK kabupaten sehingga penanganan korban kekerasan bisa cepat tertangani.

Baca Juga  Desa Dayakan, Ponorogo Mendadak Bagai Desa Yang Mati

Selain permasalahan seperti KDRT, Pernikahan usia dini, perlu diwaspadai juga terkait trafficking yang terjadi diwilayah masing masing. Apalagi seperti didaerah Temon yang nantinya akan dibangun bandara internasional dan berbagai tempat hiburan maka praktik-praktik trafficking bisa saja bermuculan jika tidak di antisipasi.

Menurut Septi Wulandari, penggiat LSM Mitra Wacana yang bergerak di isu perempuan, Trafficking, kesetaraan gender belum optimalnya FPKK ini dikarenakan belum pahamnya peraturan bupati tersebut. “Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Disamping mereka mengalami kekerasan secara fisik pasti akan mengalami trauma yang mendalam. Kita harus melakukan langkah preventif untuk menekan tindak kekerasan baik itu Kekerasan seksual, KDRT, Trafficking hingga ke pernikahan usia dini” beber Septi.

Baca Juga  H.M.Z. Arifin Tepilih menjadi Ketua Umum APITU

LSM Mitra Wacana sendiri mempunyai 9 kelompok dampingan di 3 kecamatan diantaranya Kokap, Sentolo dan Galur. Kelompok dampingan yang tergabung dalam Pusat Pembelajaran Perempuan dan anak (P3A ) ini terlebih dahulu dibekali dengan beberapa materi tentang kekerasan seksual, KDRT, Trafficking, dan kesehatan reproduksi.

“Diharapkan dengan bekal tersebut mereka dalam melakukan sosialisasi kepada orang terdekat mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kewaspadaan” tutur Septi.

RULY