Mencari Solusi Pendanaan Petani | TechnoBusiness ID

Spire Insight ● Saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat konsumsi beras (nasi) tertinggi di dunia. Rata-rata penduduk negara ini mengonsumsi 140 kilogram nasi setiap tahunnya (BPS, 2016). Ini merupakan angka yang tinggi dan banyak tantangan yang hadir mengiringi tuntutan kebutuhan seperti itu.

 

Baca Juga: Menjawab Tantangan dalam Sistem Pembayaran dan Logistik E-commerce Lintas Negara di ASEAN-6

 

Meskipun tingkat produksi beras di Indonesia hingga akhir 2016 terus menunjukkan tren peningkatan, hal ini belum dibaca sebagai keuntungan dan potensi, mengingat masih banyak masalah yang membelit, salah satunya kesejahteraan petani.

Tabel I: Produksi Beras di Indonesia

 

Dari tabel di atas, kita patut mencatat bahwa produksi beras terus digenjot dengan berbagai cara. Kementerian Pertanian pun menyatakan bahwa Indonesia telah mampu memenuhi stok kebutuhan beras nasional pada 2017.

Sayangnya, cerita belum berhenti di situ. Petani padi masih bergelut dengan berbagai masalah. Misalnya, di ambang masa panen raya padi awal 2018 (Februari-Maret), harga gabah di tingkat petani terus menurun.

Seperti dikutip dalam salah satu penyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan dikarenakan panen raya yang serentak. Optimalisasi peran Bulog dalam menyerap hasil panen pun masih terasa kurang mendongkrak harga beli gabah di tingkat petani karena antisipasi penyesuaian harga terlambat dilakukan sebelum panen raya. Akibatnya petani merugi.

Per Februari, harga beras di Pasar Induk Besar Cipinang, Jakarta, mengalami penurunan Rp300/kg, sedangkan di tingkat petani, gabah kering sudah merosot hingga Rp800/kg.

Baca Juga  Inilah Rahasia Sukses UKM Masa Kini Versi Facebook

Himpitan masalah juga merambah pada pola pengelolaan keuangan petani yang tidak efektif dan terus berulang. Dalam satu siklus tanam-panen, petani hanya mendapatkan penghasilan setiap enam bulan sekali (siklus padi), yaitu saat Panen Raya. Padahal, mereka membutuhkan biaya untuk mengelola sawah setiap bulannya dan terdapat kebutuhan harian di masa tunggu menjelang panen. Karena itu, banyak petani yang membanting tulang mencari pekerjaan sampingan sebagai buruh batu atau pekerja bangunan serabutan.

Sektor pembiayaan modal produksi dan literasi pengelolaan keuangan yang baik belum terbaca secara jernih oleh berbagai sektor yang berperan penting di pertanian. Padahal, melalui akses pembiayaan produksi, setidaknya petani bisa melepaskan satu ikatan ketergantungan modal yang selama ini mereka butuhkan.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah gambaran proses dan biaya yang diperlukan petani dalam satu kali siklusnya.

Bagan I. Bisnis Proses Pertanian dengan Rata-Rata Lahan ¼ Hektare untuk Petani Kecil

 

Terhadap masalah pembiayaan produksi pertanian, sebenarnya ada beberapa solusi yang telah ditawarkan ke petani sejauh ini, antara lain melalui Lembaga Keuangan yang memiliki akses yang merintis ke wilayah rural, seperti; BPR, BMT, Koperasi, Koperasi Syariah, dan program pemerintah untuk Pengembangan Usaha Agri-bisnis Pedesaan (PUAP).

Akan tetapi, solusi-solusi itu belum menjawab sepenuhnya karena masih saja ada petani yang meminjam dana dari sektor-sektor informal seperti keluarga dekat, tetangga, toko tani, tengkulak, ataupun pemilik penggilingan karena memiliki syarat peminjaman yang lebih longgar.

Ada beberapa alasan petani enggan meminjam dana dari badan keuangan resmi. Salah satunya adalah karena sertifikat tanah sering digunakan sebagai jaminan. Bagi petani, syarat itu cukup beresiko. Selain itu, mereka juga sering menganggap mekanisme peminjaman terlalu berbelit-belit dan bunga yang dibebankan terlalu tinggi. Alasan lainnya, mereka tak bisa membayar cicilan setiap bulannya, sebab mereka baru mendapatkan penghasilan saat masa panen raya.

Baca Juga  Wow, 74% Warga Jakarta Sering Telat Menghadiri Acara Penting

Pemerintah telah berusaha memberi solusi, antara lain dengan program PUAP. Meskipun memiliki dampak positif, program ini juga belum bisa mendorong petani untuk mengembangkan bisnis pertanian. Salah satu poin pentingnya adalah karena PUAP membatasi peminjaman, dengan kisaran hanya dari Rp800.000-Rp1 juta.

Jumlah itu belum cukup, karena setiap musim tanam hingga panen bisa memakan dana mulai dari Rp7-20 juta per hektarenya (lihat bagan 1). Ditambah pemerintah lokal dan pusat belum bisa bersinergi secara optimal, biarpun ada beberapa program pembiayaan lain bagi petani kecil seperti P4K dan PMP (pembiayaan mikro petani).

Jika ditilik dari rantai produksi dan bisnis yang dijalankan dalam pertanian, setidaknya kita bisa mengurai masalah, salah satunya dalam hal bantuan pembiayaan kepada petani. Melalui skema pembiayaan modal produksi pertanian dilihat dari rantai proses pertanian, petani mampu diberdayakan untuk terlibat secara mutual dengan aktor-aktor lainnya dalam rantai proses pertanian.

Selanjutnya, dari bantuan modal produksi pertanian, petani juga dibantu untuk mendapatkan kepastian harga jual gabah saat panen raya, sehingga permainan harga di tingkat tengkulak bisa ditekan seminimal mungkin.

Baca Juga  Mayoritas Pendiri Startup Lokal Pernah Kuliah di Luar Negeri

Bagan 2: Alur Rantai Proses Pertanian di Jawa

Mengakomodasi Kebutuhan Petani

Dengan masalah-masalah yang merundung para petani, yang merupakan ujung tombak produksi beras di Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilakukan secepatnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan yang efektif bagi para petani. Hal ini bisa dilakukan dengan menggiatkan pelatihan-pelatihan di berbagai perkumpulan petani yang tersebar di Indonesia.

Yang tak kalah penting, mengenalkan teknologi keuangan digital pada para petani. Mereka salah satu kalangan yang paling terbantu oleh pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini dan mereka juga tergolong yang paling membutuhkan.

Para petani masih membutuhkan sistem pembiayaan fleksibel yang bisa disesuaikan dengan siklus panen mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan pinjaman berbunga rendah yang dibayar per enam bulan, dan menambahkan pestisida serta bibit tanaman di dalam paket pinjaman bagi petani. Disatukan dengan BPJS atau produk asuransi lainnya, langkah seperti itu bisa menjadi langkah penting untuk mengembangkan pertanian.

Terakhir, dan tak kalah penting, menciptakan platform kerja sama yang terintegrasi dengan beberapa institusi untuk mengakomodasi program-program yang telah berjalan. Tak bisa dimungkiri, ada banyak program yang seperti berjalan sendiri-sendiri dan sulit dikembangkan karena koordinasi yang kurang lancar antarberbagai pihak.

Memang, masih ada segudang tantangan di bidang pertanian. Tapi, potensi yang dimilikinya pun tak kalah banyak. Yang dibutuhkan yaitu semangat dan langkah-langkah awal yang tepat untuk menciptakan solusi efektif, terutama bagi petani.●

Kumbo Lasmono

kumbo@technobusiness.id

 

Artikel Asli