batas.id~JAKARTA-Revisi UU pemilu yakni UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.

Yasonna Laoly (Menkumham) mendatangi istana Kepresidenan Jakarta Pusat Kamis(25/8) ia mengaku kedatangannya untuk membahas kesiapan revisi UU Pemilu yang akan ditindak lanjuti pembahasannya Wiranto(menkopolhukam)

fadlizon
Foto Fadlizon oleh Hafidz. M

Wakil ketua DPR RI bidang polhukam Fadli zon meminta segera kirim draf revisi UU Pemilu. Ia menjelaskan hal tersebut penting dilakukan agar revisi UU Pemilu tidak mendadak dibahas mendekati momen pemilu dilangsungkan. Dealnya Fadli menuturkan perangkat pemilu sudah siap 22 sampai 25 bulan sebelum pemungutan suara. Sementara ini waktu yang tersisa tinggal 32 bulan lagi. Politikus Gerindera itu juga mengingatkan 2017 Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak gelombang kedua dan agenda-agenda nasional lainnya tentu hal ini juga mempengaruhi konsentrasi partai politik.sehingga jika draf RUU pemilu lebih cepat diserahkan ke DPR itu akan lebih baik”ujarnya.

Baca Juga  Hari Ini, Kabupaten Wonogiri Gelar Pilkades Serentak
Foto oleh Wihdan / Republika
Foto oleh Wihdan / Republika

Pemerintah menargetkan dapat segera mengajukan draf UU Pemilu ke DPR pada awal September. Pramono Anung (sekretaris kabinet) “Pemerintah menargetkan , setelah duajukan kedewan revisi dapat segera disahkan menjadi UU pada akhir tahun ini”, menurutnya pembahasan Draf UU Pemilu sudah dilakukan ditingkat Menteri yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dalam rapat tersebut itulah Presiden akan memutuskan kapan usulan Revisi itu dapat diajukan ke DPR. Tentunya dalam rapat segera diputuskan oleh Presiden sehingga proses yang sedang berjalan ini bisa segera diselesaikan,” katanya. (rey)