Batas.id~JAKARTA–Setelah kebijakan Pemerintah Indonesia tentang penghapusan pajak terutang atau Tax Amnesty diberlakukan kepada para pengusaha besar kini beberapa wilayah di Indonesia mengkonversi kebijakan itu dengan mengadakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di beberapa SAMSAT.

SAMSAT adalah sistem adminitrasi manunggal satu atap yang terdiri dari Instansi Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja. Dalam tugas maupun pelayanannya ketiga Instansi ini memberi pelayanan publik bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun lebih.

Wilayah yang melaksanakan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor salah satunya ada di SAMSAT Balaraja Kabupaten Tangerang sebagaimana berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama.

Baca Juga  Jumlah Pengendara Motor Saat Mudik Lebaran Melonjak Naik

Peraturan Gubernur Banten ini efektif sejak ( 22/09/2016 ) sampai ( 22/12/2016 ) dan tidak berlaku selamanya.

Selain Banten, Jawa Timur juga menerapkan peraturan yang sama berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Biaya Balik Nama berlaku dari ( 05/09/2016 ) sampai (03/12/2016 ).

Pembayar pajak bisa melihat  Bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tertera pada surat ketetapan pajak daerah dan dijadikan satu dengan surat tanda nomor kendaraan.

Pada salah satu kolom surat ketetapan pajak daerah terdapat bagian SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Contoh Surat pajak kendaraan bermotor roda dua
Contoh Surat pajak kendaraan bermotor roda dua

Pada pembayaran SWDKLLJ inilah manfaat dari pembayaran pajak yang sebagian masyarakat belum mengetahuinya.

Baca Juga  Paguyuban Singo Balong Kartoharjo Menggalang Dana Untuk Korban Longsor Ponorogo

Dengan ikut serta berperan aktif dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor maka secara langsung pembayar juga sudah ikut membayar dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh Jasa Raharja sebagai salah satu instansi bagian dari SAMSAT yang pada tugas pokonya secara menyeluruh adalah pemegang amanah pengelola program asuransi sosial berdadarkan pada UU Nomor 33 Tahun 1964 PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, dan UU Nomor 34 Tahun 1964 JO PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang kecelakaan lalu lintas jalan.

Besarnya santunan sesuai dengan UU No.33 & 34 Tahun 1964 ditetapkan berdasarkan peraturan menteri keuangan No.36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010 /2008,  tanggal 26 Februari 2008 isinya adalah :

  • Meninggal Dunia  : Rp.25.000.000 – Rp.50.000.000
  • Cacat tetap ( Maksimal ) : Rp.25.000.000 – Rp.50.000.000
  • Biaya Rawatan ( Maksimal ) : Rp.10.000.000 – Rp.25.000.000
  • Biaya penguburan  : Rp.2.000.000
Baca Juga  Doa Bersama Untuk Korban Bencana Pacitan di Ulang Tahun ARPAC

Dengan membayar pajak kendaraaan bermotor secara rutin maka bagi yang mengalami kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan hal hal tersebut sesuai peraturan UU No.33 & 34 Tahun 1964. Edy Suwarsito-batas.id