Yasmar Piliang, SH. MH.

BATAS.ID~Jakarta–Pesta demokrasi lima tahunan sudah usai. Seluruh tahapan dan proses berjalan lancar hingga pencoblosan 17 April lalu, saatnya sekarang menunggu tahap akhir proses demokrasi ini, penghitungan suara dan pengumuman pemenang pasangan calon presiden dan wakil presiden, Caleg DPR RI, DPRD dan DPD.

Dari rangkaian proses tersebut masih menyisakan kisah pilu yang dialamai oleh petugas pelaksana pemilu, bahkan lebih dari seratus petugas meninggal dan sakit akibat kelelahan.

Berikut adalah sebuah renungan publik dari sudut pandang seorang berprofesi Advokat/ pengacara serta aktifis masyarakat, dalam melihat kejadian Paska Pemilu.

Yasmar Piliang SH, MH. menulis sebuah renungan publik yang di kemas dalam “Tragedi Pemilu yang Memilukan”, berikut tulisan lengkapnya semoga memberi edukasi dan wawasan.

TRAGEDI PEMILU YANG MEMILUKAN

Oleh Yasmar Piliang, SH., MH.

Tercatat hingga pagi ini lebih 100 orang meninggal dunia dan ratusan lain jatuh sakit akibat korban menjadi relawan atas menyelenggarakan PEMILU 2019, Apakah ini bentuk Tragedi Nasional atau mohon maaf “TUMBAL DEMOKRASI NASIONAL” belaka atas Pesta Demokrasi ?, sebagaimana yang semestinya seluruh rakyat Republik ini dengan gegap gempita dan suka ria menyambut gembira atas PESTA RAKYAT, namun yang terjadi adalah petugas PPS, KPPS, LIMAS dan Petugas TNI/Polri pada PEMILU 2019 yang merupakan juga Rakyat indonesia berakhir jatuhnya korban jiwa. Mereka para korban konon rata-rata kepala rumah tangga, yang berpulang dengan meninggal keluarga tercinta baik istri maupun anaknya untuk selamanya, mereka korban hanya menjadi relawan demi Demokrasi yang adil dan beradab yang dimanahkan, serta bukan mengharapkan insentif, Peristiwa yang memilukan “TRAGEDI DEMOKRASI” menjadi catatan hitam sepanjang sejarah Penyelenggaraan PEMILU di Republik ini semenjak Republik ini merdeka. Peristiwa ini terjadi ditengah attensi dan respon positif Masyarakat yang tinggi demi hak konstitusi memilih dan dipilih sehingga dengan maksud harapan melahirkan PEMILU Jujur, Adil, Beradab serta Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Atas peristiwa yang memilukan ini, sudah semestinya atau sepatutnya, Republik ini dengan melalui Petinggi Republik Menetapkan Peristiwa ini status “TRAGEDI KEMANUSIAAN ATAS DEMOKRASI”, dan menindaklanjut dengan mengusut tuntas atas yang melatarbelakangi terkait sistem Standar Operasional Prosedur (SOP) kinerja Penyelenggaraan PEMILU 2019 yang berujung jatuhnya ratusan korban tersebut, serta meminta segala sesuatu pertanggungjawaban kepada BAWASLU, Komisioner PEMILU KPU melalui DPR dan termasuk Pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif terkhusus PRESIDEN beserta bawahannya KEMENDAGRI dengan jajarannya (Gubernur, Walikota/ Bupati, Camat, Lurah).

Peristiwa atas TRAGEDI ini mesti ditindak secara hukum yang berlaku sehingga hal serupa tidak pernah terjadi lagi dimasa yang akan datang. Sehubungan menyikapi Peristiwa “TRAGEDI DEMOKRASI” ini, ada wacana Petinggi Republik ini/ Pejabat negara konon akan memberikan santunan kepada Para Korban baik yang meninggal dunia maupun yang sakit, bukankah wacana uang santunan itu adalah bersumber Kas negara yang notabene Uang Rakyat juga, mereka yang korban adalah 100% Warga negara Indonesia berstatus Rakyat Indonesia, sehingga akan tetapi tidak tuntas hanya sebatas hal tersebut saja, adakalanya Peristiwa “TRAGEDI DEMOKRASI” Ini harus disikapi secara arif dan bijaksana serta Ksatria, maka seluruh aparat birokrasi terkait, serta para kontestan PILEG dan /atau Paslon PILPRES ikut juga secara bersama-sama menyatakan sikap sebagai kepedulian dengan maksud Menyampaikan secara kolektifitas bersama Menyatakan bahwa “TRAGEDI DEMOKRASI” ini adalah TRAGEDI NASIONAL sehingga bersimpati dan berempati atas Jatuhnya ratusan korban jiwa tersebut. Sebagaimana Tujuan Demokrasi adalah Menjalankan Amanat Konstitusi UUD 1945 berdasarkan Falsafah Pancasila, serta Demokrasi merupakan Pengejawantahankan dari tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, diantaranya : Memajukan kesejahteraan Umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, terhadap tujuan-tujuan bernegara berbangsa tersebut terkhusu “MELINDUNGI SEGENAP TUMPAH DARAH INDONESIA,” maka atas hal tersebut tidak cukup dengan hanya memberi santunan belaka sebagaimana dimaksud , akan tetapi kiranya sudah seharusnya peraturan perundangan Tentang penyelenggaraan Prosedur Tetap/ Protap terkait PEMILU di kaji ulang / Judicial Reveuw, termasuk relawannya dan komisioner KPU diseleksi secara ketat rekrutmennya sesuai metode teknik penyelenggaraan PEMILU yang terukur, Humanis baik bagi Penyelenggara maupun Pemilih, Profesional, bermartabat, Adil, beradab serta penuh tanggungjawab amanah. Sehingga kedepan tidak ada lagi terulang “TRAGEDI DEMOKRASI” ini.

Untuk itu bangsa yang bermartabat adalah Bangsa Memegang teguh cita-cita kemerdekaan bangsanya serta menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan tujuan bernegara dan berbangsa sesuai Konstitusinya yang berlandaskan Pancasila.
Wallahu wallam Beshowab,,

Mari kita renungkan bersama.
Firman Allah SWT dalam Al Qur’an:

” Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi yang adil. Dan Janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT maha Mengetahui yang kamu kerja” (QS. Al-Maa idah: 8).

“Dan Allah sWT telah meninggikan langit dengan meletakkan timbangan keadilan. Sebab itu Janganlah kamu mengkhianati timbangan. Dirikanlah timbangan keadilan, jangan mengurangi timbangan. dan bumi disedia Allah sWT bagi manusia (Untuk menjalankan keadilan).”
(Q.S. Arrahmaan : 7 – 10).

“Maha benar Allah dengan segala firman-NYA.”